FEODALISME

FEODALISME

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sejarah Intelektual

Dosen Pengampuh Dr. Suranto, M.Pd.

Oleh  :

Adam Skuarno Putra

NIM. 120210302082

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS JEMBER

2014

PEMBAHASAN

A.    Konsep Dasar Feodalisme

Feodalisme berasal dari kata feudum atau fief yang berarti barang yang dipinjamkan dan biasanya berupa tanah yang umumnya berasal dari raja. Tanah pinjaman tersebut diberikan kepada :

a)      Pegawai atau tentara sebagai gaji

b)      Keluarga raja

c)      Kaum birawan atau biarawati, karena diberi tugas untuk melaksanakan pendidikan

d)     Orang-orang yang telah berjasa pada Negara

Menurut teori yang berlaku di berbagai negara, raja dianggap sebagai tuan tanah besar (over lord) yang memiliki tanah luas dalam wilayah kerajaannya. Raja meminjamkan tanah tersebut kepada penyewa tanah (tenants-inchief) dan yang terakhir menjadi vasalnya. Para vasal terikat oleh perjanjian yang menyatakan bahwa mereka diwajibkan menjalankan tugas-tugas tertentu sebagai imbalan jasa atas tanah yang mereka terima dari raja. Para vasal ini menyediakan segala keperluan bagi raja seperti upeti, uang, tentara, dan pelayanan-pelayanan lainnya sebaliknya raja harus memberikan perlindungan pada vasalnya. Dengan demikian muncullah hak dan kewajiban feodal.

Para vasal itu kemudian membagi tanahnya dalam fief-fief yang lebih kecil dan meminjamkannya pada para subvasal yang disebut vasal kedua. Selanjutnya fief itu dibagi lagi dalam bentuk yang lebih kecil. Unit yang paling kecil dari fief ini adalah manor dan pemiliknya adalah Lord. Hubungan timbal balik antara lord dan petani-petani dalam manor tersebut sama halnya dengan hubungan antara raja dengan vasalnya.

Para petani adalah produsen bagi seluruh kebutuhan masyarakat feodal. Diantara para petani tersebut terdapat tingkatan-tingkatan yakni petani merdeka, villin, dan serf villin yang merupakan petani merdeka, tetapi tidak boleh meninggalkan manor karena memiliki utang kepada lord. Oleh karena itulah kaum Marxis mengatakan bahwa serfdom Abad Pertengahan setingkat lebih maju daripada perkembangan masyarakat budak.

Penguasa manor adalah lord, dalam praktiknya seorang lord tidak hanya memiliki sebuah manor. Kadang-kadang ia memiliki tiga atau empat manor bahkan ada yang sampai sepuluh manor. Tugas utama seorang lord adalah memberikan perlindungan kepada orang-orangnya. Jika tugas ini gagal maka ia akan kehilangan pengikut dan tanahnya. Tugas ini akan sangat sulit apabila sedang terjadi suatu invasi.

Selain menjadikan tempat tinggal sebagai tempat bertahan, lord juga memiliki sejumlah tentara. Tentara ini sedikit atau banyak juga menjadi lambang prestise seorang lord. Anggaran untuk membiayai tentara diperoleh dari hasil tanah milik lord sendiri yang disebut “demense land”. Akan tetapi  hasil tersebut biasanya tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan lord. Dengan bermacam-macam cara ia menarik pajak kepada para petani, antara pajak kepala, pajak kekayaan, pajak musiman, dan pajak pada waktu seorang petani mewariskan tanah kepada anak-anaknya.

Disamping pajak-pajak tersebut diatas, dalam hal-hal yang luas biasanya seorang petani diwajibkan memberikan bantuan kepada lord, seperti :

a)      Menyediakan uang tebusan apabila lord-nya tertawan dalam peperangan

b)      Menyokong biaya perkawinan putri lord

c)      Menyokong biaya untuk upacara atau perayaan putrid lord

d)     Kerja untuk lord dalam waktu tertentu

B.     Perkembangan Feodalisme secara Umum

Feodalisme pertama muncul di Eropa, khususnya di Inggris pada abad keemasan ketika negara Inggris berada di puncak kejayaan dan menjadi imperialisme yang kuat. Imperialisme muncul setelah era kejayaan Romawi runtuh yang diawali pecahnya wilayah Romawi menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Konsep feodalisme mengacu pada kekuasaan kalangan aristokrat yakni keluarga raja di Inggris. Foedalisme di Eropa yang berlangsung selama tiga abad (abad IX,X dan XI) tersebut pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan beberapa faktor yang setidaknya berpengaruh pada tumbuhnya benih-benih foedalisme di Eropa. Periode Abad Pertengahan awal antara tahun 500-1000 merupakan masa transisi dalam sejarah Eropa yang kacau sehingga disebut sebagai “abad kegelapan”. Periode ini ditandai dengan :

·         Invasi suku-suku barbar, mula-mula orang-orang Jerman (Goth, Frank, Anglo-Saxon, dan lain-lain), kemudian disusul bangsa Skandinavia (Viking) antara tahun 800-1000.

·         Terbentuknya kerajaan-kerajaan Jerman dan terjadinya perang-perang perebutan wilayah kekuasaan antara kerajaan-kerajaan tersebut.

·         Kehancuran Romawi Barat menyebabkan ekonomi bergeser dari kota-kota ke pedesaan. Pergeseran ini mendorong kemunculan sistem feodal di Eropa.

Disintegrasi Kekaisaran Romawi Barat setelah sekitar 800 tahun dengan serangkaiaan penaklukan, ekspansi dan konsolidasi politik serta aktifitas kultural kemudian digantikan perannya oleh Gereja. Jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat secara politis membawa pengaruh terjadinya berbagai kerajaan barbar di Eropa. Setiap kerajaan barbar harus berupaya menata pemerintahan sendiri karena telah lepas dari pengaturan dan pengawasan Kekaisaran Romawi. Adapun berbagai negara Jerman yang penting yang didirikan di atas reruntuhan Kerajaan Romawi Barat adalah:

1)      Kerajaan Goth Timur, wilayahnya meliputi Italia, Slav, dan Burgundia (Swiss)

2)      Kerajaan Goth Barat, meliputi Spanyol, Kerajaan Vandal di Afrika Utara, Kerajaan Franka di Perancis, Belgia, Belanda, dan Jerman Barat.

Telah terjadi anarkhi selama tiga abad (abad VI,VII,VIII) pada masa Keruntuhan Romawi, tercipta ketidakstabilan politik, tidak ada keamanan perorangan dan hak milik, juga terjadi pertentangan antara semua melawan semua. Kekerasan terjadi dimana-mana, para petani mencari perlindungan di sekitar benteng yang diperkuat terhadap ancaman penyerbuan gerombolan bersenjata. Maka orang-orang merdeka makin lama makin tergantung pada tuan tanah, bahkan ada yang membayar dengan kemerdekaanya, tuan tanah bertindak sebagai pelindung kaum tani dan harta kekayaannya digunakan untuk biaya perang dan untuk memberi bantuan dalam bahaya kelaparan. Sebaliknya balas jasa mengerjakan tanah untuk kepentingan tuan tanahnya. Dengan adanya kenyataan tersebut terjadilah hubungan feodal, dimana para petani bersumpah setia dalam ikatan feodal untuk memenuhi kebutuhan hidup para tuan tanah yang memberi bantuan dan perlindungan dan keselamatan hidup demi tuan tanah.

Unsur Kebudayaan yang Membentuk Foedalisme

Foedalisme mulai tumbuh pada percampuran kebudayaan Roma dan Jerman. Tentu saja percampuran kedua kebudayaan ini kemudian menimbulkan sebuah sistem baru yang disebut foedalisme. Unsur kebudayaan yang membentuk feodalisme adalah:

1)      Budaya militer suku-suku bangsa Jerman, berupa kebiasaan para pemimpin pasukan untuk membagikan rampasan perang kepada para prajurit sebagai imbalan atas pelayanan mereka. Pola ini merupakan dasar hubungan feodal (lord-vassal)

2)      Sistem kepemilikan tanah Romawi yg menjadi semakin penting ketika perdagangan mundur akibat perang. Para petani miskin yang tidak mampu membayar pajak sering mengalihkan tanahnya kepada bangsawan atau tuan tanah, yang kemudian meminjamkan tanah itu kepada para petani miskin untuk dikelola. Pada praktiknya para petani yg terikat pada tanah yang bukan miliknya ini berkedudukan setengah budak. Orang-orang Jerman lambat laun mengadopsi kebiasaan ini

C.    Perkembangan Feodalisme di Indonesia

Feodalisme yang berkembang di Indonesia dapat disamakan dengan ideologi yang terdapat pada zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Bali, Surakarta Hadiningrat, Mataram Kuno, Kediri, maupun Singasari. Dimana tanah adalah milik Dewa atau Tuhan, dan Raja dimaknai sebagai titisan dari dewa yang berhak atas penguasaan dan pemilikan tanah tersebut dan mempunyai wewenang untuk membagi-bagikan berupa petak-petak kepada sikep-sikep, dan digilir pada kerik-kerik (calon sikep-sikep), bujang-bujang dan numpang-numpang (istilahnya beragam di beberapa tempat) dan ada juga tanah perdikan yang diberikan sebagai hadiah kepada orang yang berjasa bagi kerajaan dan dibebaskan dari segala bentuk pajak maupun upeti. Sedangkan bagi rakyat biasa yang tidak mendapatkan hak seperti orng-orang diatas mereka harus bekerja dan diwajibkan menyetorkan sebagian hasil yang didapat sebagai upeti dan disetor kepada sikep-sikep dll untuk kemudian disetorkan kepada raja.

Pada tahap masyarakat feodal di Indonesia, sebenarnya sudah muncul perlawanan dari kalangan rakyat tak bertanah dan petani. Sebagai contohnya pemberontakan di masa pemerintahan Amangkurat I, pemberontakan Karaeng Galengsong, pemberontakan Untung Suropati, dan lain-lain. Hanya saja, pemberontakan mereka terkalahkan. Tapi kemunculan gerakan-gerakan perlawanan pada setiap jaman harus dipandang sebagai lompatan kualitatif dari tenaga-tenaga produktif yang terus berkembang maju (progresif) berhadapan dengan hubungan-hubungan sosial yang dimapankan (konservatif

Di Indonesia sendiri feodalisme ini berlaku dalam kehidupan masyarakat tradisional, yang mana dalam kepemimpinannya berakar pada struktur social yang tersusun berdasarkan kelahiran, kekayaan, dan status. Kepemimpinan formal ada pada raja, bangsawan, dan golongan aristokrasi pada umumnya. Golongan ini lazim disebut sebagai kelas memerintah atau elite politik. Elite ini memegang pemerintahan, administrasi, dan memimpin perang. Lazimnya golongan ini mencakup penguasa daerah, birokrasi, angkatan perang, pengadilan, dan urusan keagamaan. Dalam masyarakat tradisional, perbedaan antara golongan yang kultural superior dengan golongan yang kultural inferior, hal demikian diterima sebagai kenyataan dan dibenarkan sebagai susunan yang telah dikehendaki oleh Tuhan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Agung S, Leo. 2013. Sejarah Intelektual. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Nur Maulidatus Sholihah. 2012. Pengertian Feodalisme. Dalam http://maulied-sweety.blogspot.nl/2012/12/pengertian-feodalisme,html?m-1 (diakses pada 24 September 2014)

Sampah Perjuangan. 2012. Masyarakat Feodal Indonesia. Dalam http://sampahperjuangan.blogspot.nl/2012/05/masyarakat-feodal-indonesia.html?m-1 (diakses pada 24 September 2014)